imsitumeang

Ekonomi politik kursi pemilu

In Uncategorized on f 20, 09 at 3:11 am

www.bisnis.com
Senin, 16 Maret 2009

Oleh Eep Saefulloh Fatah

Hiruk-pikuk kampanye terbuka Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 dimulai hari ini. Ada 18.442 kursi yang diperebutkan dalam pemilu ini, terdiri dari 15.750 kursi DPRD untuk 471 kabupaten dan kota, 1.998 kursi DPRD untuk 33 provinsi, 560 kursi DPR, dan 132 kursi DPD.

Pengisian seluruh kursi itu dilakukan melalui pencontrengan pada 9 April. Lalu, ada dua kursi sangat prestisius, yaitu kursi presiden dan wakil presiden, yang diperebutkan pada 8 Juli dan (mungkin) pada 8 September 2009.

Saya tidak tahu berapa persisnya jumlah politisi yang memperebutkan kursi-kursi tersebut. Yang jelas, Undang-undang No. 10 Tahun 2008 membolehkan partai politik mengajukan hingga 120% dari seluruh kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan.

Tentu saja tidak semua parpol-yaitu 38 partai nasional dan enam partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam-yang memiliki kemampuan memenuhi peluang UU itu. Sekalipun begitu, bisa diperkirakan calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2009 meliputi angka ratusan ribu orang.

Pemilu yang mahal

Mari kita berhitung berapa kira-kira uang yang digunakan untuk memperebutkan kursi-kursi tersebut. Jika setiap caleg DPR pusat menghabiskan rata-rata Rp1 miliar, maka dana kontestasi yang digunakan oleh lebih dari 11.000 caleg DPR sudah lebih dari Rp11 triliun!

Jika perhitungan serupa, dengan besaran kebutuhan dana lebih rendah, dilakukan untuk seluruh caleg DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka akan ditemukan angka yang sungguh fantastis, puluhan triliun! Angka ini belum termasuk beberapa triliun lagi untuk kontestasi pemilu presiden (pilpres).

Jumlah itu belum termasuk dana penyelenggaraan Pemilu 2009 yang menjadi beban anggaran negara. Untuk tahun anggaran 2009, negara mendanai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp14,1 triliun, dengan perincian Rp5 triliun untuk penyelenggaraan pemilu legislatif dan Rp9,1 triliun untuk pilpres.

Di luar rangkaian Pemilu 2009, dalam rentang waktu 5 tahun, di Indonesia diselenggarakan 466 pemilihan bupati dan wali kota, serta 32 pemilihan gubernur. Silakan hitung sendiri besaran dana untuk penyelenggaraan dan kontestasinya.

Sekadar contoh, pemilihan Gubernur Jawa Timur yang baru lewat membutuhkan dana penyelenggaraan sebesar Rp2,1 triliun.

Sementara itu, setiap pasangan kandidat mesti mengeluarkan miliaran rupiah. Perhitungan di atas belum selesai. Jangan lupa di Indonesia juga diselenggarakan 65.260 pemilihan kepala desa (pilkades).

Sekalipun pemilihan ini melibatkan wilayah dan jumlah pemilih berskala kecil, para kandidat kerap kali harus mengeluarkan dana ratusan juta rupiah. Jumlah ini, tentu saja, belum termasuk biaya penyelenggaraan pilkades.

Paparan di atas menegaskan betapa besarnya ongkos pemilu di Indonesia. Besaran dana yang harus dikeluarkan itu, celakanya, sungguh tidak sepadan dengan implikasi pemilihan-pemilihan itu terhadap perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks ini, saya khawatir demokrasi akan dipahami sekadar beban, bukan jalan perubahan. Saya juga khawatir demokrasi akan dipahami sebagai sekadar ongkos dan kerepotan, bukan hasil yang bisa dinikmati.

Jalan keluar

Di Indonesia, banyak kalangan salah paham dengan menyatakan bahwa “demokrasi memang mahal dan setiap yang mahal pasti demokratis.” Demokrasi sesungguhnya mahal, tetapi semakin matang dan dewasa sebuah demokrasi, semakin efisien pula demokrasi itu.

Ongkos mahal pemilu-pemilu di Indonesia menegaskan betapa demokrasi kita masih jauh dari matang dan dewasa. Untuk ini, sebuah agenda sungguh mendesak, yakni “efisiensi demokrasi.”

Bagaimanakah agenda ini kita realisasikan? Ada banyak jawaban. Saya akan fokus pada dua tawaran pokok saja.

Pertama, reorganisasi pemilu-pemilu. Selama ini, pemilu-pemilu diselenggarakan dalam waktu yang tersebar. Bahkan pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati di satu provinsi diselenggarakan dalam waktu terpisah. Mekanisme ini melipatgandakan biaya.

Saya usul agar presiden dan DPR hasil Pemilu 2009 segera mereorganisasi pemilu-pemilu. Caranya? Pisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilihan umum nasional (DPR, DPD, dan presiden) diselenggarakan dalam satu waktu atau satu rentang waktu.

Kemudian, pemilu-pemilu lokal (DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pemilihan gubernur-wali kota-bupati) diselenggarakan dalam dua waktu untuk seluruh wilayah Indonesia. Pemilu lokal di 17 provinsi diadakan serentak, bersamaan, pada hari pencontrengan yang sama. Lalu, 2,5 tahun kemudian diadakan pemilihan lokal yang serentak di 16 provinsi sisanya.

Reorganisasi ini akan menekan biaya penyelenggaraan dan kontestasi ratusan kali. Reorganisasi itu juga meminimalkan kemungkinan “keletihan politik” dalam masyarakat. Masyarakat tidak perlu terlampau sering datang ke tempat pemungutan suara. Suasana politik ingar-bingar juga dilokalisasi.

Untuk reorganisasi, tentu saja, diperlukan undang-undang yang mengatur penyamaan masa jabatan DPRD dan kepala daerah dengan segenap konsekuensinya. Saya yakin dengan perencanaan yang baik semuanya akan terkelola dengan biaya sosial-politik minimal.

Turbulensi, tentu saja, tidak terhindarkan. Namun, turbulensi ini akan menjadi biaya murah untuk sebuah perbaikan besar dan mendasar.

Kedua, pengaturan secara tuntas dan komprehensif mengenai keuangan politik (political financing). Selama ini, berbagai undang-undang mulai mengatur soal ini, tetapi secara parsial dan tidak komprehensif. Akibatnya, dalam banyak hal, keuangan politik menjadi meriam liar bagi demokrasi Indonesia.

Sekadar contoh, di Indonesia tidak ada ketentuan yang ketat yang mewajibkan parpol dan para kandidat untuk mengelola keuangan mereka secara transparan dan bertanggung jawab. Ketidakketatan ini melahirkan mekanisme pelaporan formal yang jauh dari kenyataan serta mencederai akal sehat dan hak informasi yang dimiliki publik.

Contoh lain, sumbangan bagi parpol dari individu dan korporasi memang dibatasi. Namun, tidak ada pengaturan yang memadai mengenai pengeluaran parpol. Padahal, dalam praktik di banyak negara demokrasi mapan, pengaturan pengeluaran sama pentingnya.

Politik uang (money politics) juga sudah masuk dalam ketentuan beberapa undang-undang, tetapi sebagai aturan yang tidak selesai. Pelarangan money politics belum disertai dengan aturan yang jelas tentang mekanisme peradilan dan pemberian sanksi kepada para pelaku serta rentang waktu di antara pelaksanaan pemilihan dan pemberian sanksi itu. Akibatnya, larangan itu menjadi semacam macan ompong di hadapan parpol dan kandidat.

Di luar banyak agenda lainnya, dua agenda di atas sungguh mendesak. Jika tidak, saya khawatir semakin banyak orang di Indonesia menolak demokrasi, karena terlalu memberatkan dengan biaya finansial yang tidak masuk akal. Padahal, di luar demokrasi, pilihan lain yang tersedia adalah otoritarianisme dan totalitarianisme yang sama-sama akan memberangus kebebasan, kompetisi, dan partisipasi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: