imsitumeang

“Presidenter/Parlemensial”

In Uncategorized on f 10, 09 at 10:11 am

Oleh BUDIARTO SHAMBAZY

Banyak pertanyaan datang ke rubrik ini ihwal Pemilu-Pilpres 2009. Kesan awal, perhatian pemilih makin hari terasa makin besar.

Semoga pemilu-pilpres gagal menjadi antiklimaks. Memang secara bergurau masih ada pembaca yang sinis meledek, ”Pemilu jadi enggak, sih?”

Pemilu tinggal sebulan lagi. Jika dikilas balik, Pemilu 2004 jauh lebih meriah karena, misalnya, rakyat masih demam Reformasi.

Apalagi, Pilpres 2004 untuk pertama kalinya diadakan secara langsung. Sebelumnya rakyat tak memilih langsung Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri.

Harus diakui, Presiden Wahid dan Megawati berjasa besar menyukseskan Pemilu-Pilpres 2004. Presiden Megawati mampu memisahkan fungsinya sebagai kepala negara dengan peranannya sebagai Ketua Umum PDI-P.

Tak sedikit pembaca mengeluh, jumlah partai Pemilu 2009 lebih banyak—38 partai—dibandingkan tahun 2004 yang 24 partai. Ini keluhan mengada-ada karena Pemilu 1955 yang sukses diikuti lebih dari 100 partai.

Memang betul sekarang ini banyak aturan baru yang mengada-ada. Ambil contoh kartu pemilih warna biru buatan tahun 2004 yang tidak berlaku lagi sebagai bukti untuk mencontreng di TPS.

Sedikitnya ada 140 juta kartu pemilih yang kini hanya sekadar menjadi momento saja. Jika ongkos data entry, cetak, dan laminasinya mencapai ribuan rupiah, berapa uang rakyat diboroskan?

Fungsi kartu pemilih itu kini digantikan KTP. Asumsinya, siapa saja yang datang ke TPS dengan membawa KTP, ia berhak menggunakan hak suaranya selama namanya ada di daftar pemilih tetap (DPT).

Oleh sebab itulah, sebaiknya Anda datang ke kelurahan masing-masing mengecek apakah nama Anda dan keluarga telah terdaftar di DPT. Pepatah mengatakan, ”Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali”.

Perlu digarisbawahi lagi, semua pembaca berkomentar, kinerja KPU kurang memadai. Misalnya, beberapa hari lalu lagi-lagi muncul berita kurang sedap tentang rencana sosialisasi ke sejumlah negara yang jumlah pemilihnya cuma segelintir.

Kini banyak yang membandingkan kinerja KPU periode saat ini dengan periode sebelumnya. Mesti diakui bahwa Nazaruddin Syamsuddin dan rekan-rekannya secara teoretis memiliki pengetahuan memadai untuk melaksanakan Pemilu 2004.

Okelah saat itu banyak masalah muncul, misalnya keterlambatan pencetakan kertas suara dan pengiriman kotak suara ke daerah. Namun, secara umum banyak pihak mengakui KPU yang lalu bekerja dengan baik.

Sekali lagi, bahaya yang mengancam Pemilu 2009 adalah kemenangan golput di pilgub provinsi-provinsi besar. Andai pemilih yang tak menggunakan suara mencapai 40 persen dari jumlah pemilih 170 juta, kredibilitas Pemilu 2009 menurun.

Penurunan bukan cuma kesalahan rakyat golput yang apatis semata-mata. Di mana pun di dunia ini kepala negara/kepala pemerintah yang secara moral bertanggung jawab atas kredibilitas pemilu.

Saat Ronald Reagan terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya tahun 1984, jumlah golput mencapai lebih dari 50 persen. Reagan, Partai Republik dan Demokrat, birokrasi, politisi, sampai pakar merasa terpukul.

Mereka merasa peningkatan golput sebagai hukuman terhadap politik yang abai menyejahterakan rakyat. Sebagai tanggung jawab moral, Reagan menetapkan program-program prorakyat sebagai pertanda minta maaf.

 Nah, sebagai incumbent, duet SBY-JK (baca juga Partai Demokrat dan Partai Golkar) kini bersaing di Pemilu-Pilpres 2009. Bisa dibayangkan dua pejabat paling berkuasa di republik ini, yang menentukan hajat hidup orang banyak, berhadapan mano-a-mano.

Mampukah mereka memisahkan fungsi dan peranan seperti yang pernah dilakukan Presiden Megawati? Anda silakan ambil kesimpulan masing- masing.

Ini preseden baru dalam sejarah bangsa ini. Bukan hanya Anda saja, SBY-JK pun mungkin ikut-ikutan kagok menghadapi realitas baru ini.

Tak mustahil kompetisi itu meluber ke berbagai institusi pada birokrasi, misalnya departemen. Jangan sampai muncul ”kubu-kubuan” di kabinet dan juga di pemerintahan lokal, mulai dari provinsi sampai kabupaten.

Tentu saja TNI dan Polri wajib netral. Ingat, perilaku institusi pertahanan/keamanan itu selama Pemilu-Pilpres 2009 diawasi secara ketat oleh masyarakat internasional.

Duet SBY-JK telah menimbulkan sistem politik jenis ”kelamin ketiga”. Fungsi wapres, misalnya, tidak lagi seperti ban serep, seperti diamanatkan UUD ’45.

Sistem pemerintahan ganjil karena wapres—bukan presiden—berasal dari partai berkuasa. Ada pula kesepakatan melalui kontrak politik tertulis yang memisahkan tanggung jawab antara RI-1 dan RI-2.

Anomali itu menjadi-jadi karena jumlah orang Golkar di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) segelintir saja. Ketua-ketua umum partai menengah/kecil mendapat jatah di KIB sebagai ganjaran dukungan partai mereka terhadap pemerintah di DPR.

Akibatnya, PDI-P sebagai runner-up Pemilu 2009 jadi ”kambing congek”. Mau oposisional ditertawakan, mau mendukung pemerintah disalahkan.

Itulah sistem gabungan ”presidenter/parlemensial”. Siapa pun presiden, jika berasal dari partai kecil, gemeter jika berhadapan dengan DPR yang nasibnya kebetulan lagi sial.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: