imsitumeang

SK Gubernur Picu Demonstrasi Anarki

In Uncategorized on f 19, 09 at 12:23 am

Kompas, Rabu, 18 Februari 2009

Medan, Kompas – Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang persetujuan pembentukan Provinsi Tapanuli merupakan salah satu pemicu demonstrasi anarki yang berujung pada meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat, 3 Februari lalu.

Surat tersebut menyebabkan DPRD dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang menghalangi pembentukan Provinsi Tapanuli.

Demikian kesimpulan Tim Pencari Fakta (TPF) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, yang dibentuk untuk menyelidiki insiden demonstrasi anarki 3 Februari 2009.

Menurut Ketua TPF Abdul Hakim Siagian, Selasa (17/2) di Medan, Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut yang ditandatangani pada 26 September 2008 itu menjadi acuan Komisi II DPR. Karena itu, kemudian muncul opini, pembentukan Provinsi Tapanuli tinggal menunggu hasil Rapat Paripurna DPRD Sumut saja.

”SK tersebut telah membuat DPRD Sumut dianggap sebagai satu-satunya penghalang. TPF berkesimpulan, SK Gubernur menjadi salah satu pemicu timbulnya demonstrasi anarki tanggal 3 Februari,” ujarnya.

Anggota TPF lainnya, Muhammad Syafii, menambahkan, selain SK Gubernur, ada dua hal lain yang dinilai TPF sebagai pemicu terjadinya amuk massa. Pertama, kunjungan tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) ke sejumlah kabupaten, yang menyetujui pembentukan Provinsi Tapanuli. Kedua, sejumlah pemberitaan salah satu harian lokal Medan.

”Kunjungan DPOD mengesankan DPRD Sumut sengaja memperlambat proses pembentukan Provinsi Tapanuli. Sementara pemberitaan di sebuah harian lokal Medan memprovokasi dan meneror DPRD agar segera menggelar rapat paripurna,” kata Syafii menjelaskan.

Jumat lalu TPF meminta keterangan Gubernur Sumut Syamsul Arifin, terkait terbitnya SK tersebut. Dari pertemuan tersebut TPF menyimpulkan, SK Gubernur Sumut secara substansial memiliki banyak kesalahan, di samping kesalahan redaksional.

Pembunuhan berencana

Masih terkait kasus demo anarki, di Jakarta, Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira mengatakan, penyidik Polri tetap beranggapan, insiden di Gedung DPRD Sumut itu berindikasi pembunuhan berencana.

Ketika diminta pendapatnya, apakah penilaian polisi itu tidak berlebihan? Abubakar menjawab, ”Nanti akan dibuktikan dengan alat-alat bukti lain yang cukup. Selanjutnya, tinggal jaksa, bagaimana (penilaiannya). Kan jaksa yang menyatakan (bukti yang diajukan) cukup atau tidak,” katanya singkat. (BIL/SF)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: