imsitumeang

Perbatasan Diabaikan

In Uncategorized on f 19, 09 at 12:11 am

Kompas, Selasa, 17 Februari 2009

Jakarta, Kompas – Kebijakan berbagai instansi terkait penanganan kawasan perbatasan selama ini belum sinkron. Dampaknya bukan hanya memboroskan anggaran, tetapi pemerintah juga sering kali menjadi abai dan melupakan keberadaan masyarakat lokal.

Hal tersebut disampaikan peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ganewati Wuryandari, Senin (16/2), saat berbicara dalam sesi kedua Seminar Nasional ”Masalah Pembangunan di Perbatasan: Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.

Sejumlah pembicara lain yang hadir dalam sesi ketiga bertema ”Politik Pengelolaan Wilayah Perbatasan”, seperti Ketua Pansus UU Wilayah Negara Zainal Abidin, Kautsar AS dari Departemen Dalam Negeri, Laksma Susetyo dari Departemen Pertahanan, Bupati Sambas Burhanuddin A Rasyid, dan perwakilan Bupati Kepulauan Talaud.

Ganewati juga mengkritik pendekatan keamanan yang dianggap terlalu menjadi titik berat penanganan kawasan perbatasan darat di wilayah tersebut.

Kondisi seperti itu tampak ketika di lapangan, justru aparat TNI-lah yang memiliki kewenangan besar. Padahal, selain TNI, sejumlah instansi semacam kepolisian, imigrasi, serta bea dan cukai, seharusnya juga terlibat dalam manajemen arus lintas batas barang dan orang dalam konteks tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Kautsar menegaskan, pemerintah sekarang tengah mengupayakan langkah sinkronisasi kebijakan dan instansi terkait penanganan masalah perbatasan.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah klasik di daerah perbatasan, yang sampai sekarang belum tuntas ditangani. Semua kabupaten (ada 26) yang berada di daerah perbatasan, dan tergabung dalam 199 kabupaten di Indonesia yang masuk kategori daerah tertinggal, kondisinya memprihatinkan.

Demikian benang merah yang dikemukakan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Umar Anggara Jenie, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal M Lukman Edy, dan Menteri Kemajuan dan Luar Bandar Malaysia Dato’ Tan Sri Muhammad, pada sesi lain seminar masalah pembangunan di perbatasan itu.

Umar mengatakan, fakta yang terjadi di wilayah perbatasan saat ini adalah belum tuntasnya masalah kemiskinan.

Pada masa sebelum reformasi, pemerintah melihat daerah perbatasan sebagai sebuah wilayah rawan yang harus didekati dengan pendekatan keamanan. ”Dampaknya, wilayah itu menjadi tertinggal dan terbelakang serta masyarakatnya miskin,” katanya.

Pemerintah perlu melakukan pendekatan kesejahteraan, di samping pendekatan keamanan.

Sementara itu, Biro Pusat Nasional (NCB) Interpol Mabes Polri Siap memberikan bantuan akses jaringan komunikasi Interpol di kawasan perbatasan. ”Sistem jaringan telekomunikasi tersebut online dengan 187 negara anggota Interpol,” kata Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal (Pol) Halba Rubis Nugroho. (DWA/NAL/SF)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: