imsitumeang

MK dan Calon Presiden

In Uncategorized on f 19, 09 at 12:57 am

Kompas, Kamis, 19 Februari 2009

Perdebatan soal syarat pencalonan presiden tuntas sudah. Mahkamah Konstitusi memutuskan pencalonan presiden adalah hak konstitusional partai politik.

Ada dua putusan MK dikeluarkan. Pertama, atas permintaan Fadjroel Rachman, MK memutuskan—dengan tiga hakim dissenting opinion—bahwa pengusulan pasangan calon presiden merupakan hak konstitusional partai politik. Calon presiden dari perseorangan ditolak.

Kedua, atas permintaan sejumlah pemimpin parpol, antara lain Yusril Ihza Mahendra dan Wiranto, MK hari Rabu memutuskan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), yakni 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional, adalah konstitusional.

Artinya, dengan dua putusan MK itu, aturan main soal pencalonan pasangan capres/cawapres menjadi jelas dan terang. Pasangan capres harus diusulkan parpol atau gabungan parpol dengan syarat perolehan kursi DPR atau suara nasional seperti tertera dalam UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan MK itu memicu kritik karena dinilai tidak demokratis, karena hanya menjadikan parpol sebagai satu-satunya pintu menuju pencalonan presiden. Meski demikian, dalam negara demokrasi, aturan hukum yang telah disepakati kekuatan politik di DPR tetaplah harus jadi pegangan, termasuk putusan MK. Demokrasi menuntut adanya aturan main karena demokrasi kita adalah demokrasi berdasarkan konstitusi.

Kita sependapat dengan pandangan guru besar ilmu politik Bachtiar Effendy bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak demokratis karena bisa ditafsirkan menghalangi hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk menjadi calon presiden perseorangan.

Akan tetapi, demikian argumen Bachtiar, putusan itu tepat waktu. Calon presiden perseorangan tetaplah menuntut adanya aturan main, termasuk seberapa besar dukungan minimal yang diperlukan. Sementara pada kenyataannya, waktu yang tersedia untuk merumuskan aturan main kian mepet.

Kita menghormati pandangan bahwa setiap warga negara berhak ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, pada sisi lain, ada juga kebutuhan kita semua akan hadirnya desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif, yang mendapatkan dukungan politik cukup dari parlemen, sehingga demokrasi bisa menghasilkan sesuatu yang nyata bagi perbaikan kehidupan rakyat.

Lewat putusannya, MK telah menyudahi perdebatan konstitusionalitas soal aturan pencalonan presiden. Semangat MK itu seharusnya bisa ditangkap oleh partai politik. Mekanisme seleksi calon presiden di dalam parpol haruslah mengedepankan prinsip demokrasi. Seleksi di dalam parpol seharusnya lebih diorientasikan pada kualitas dan kapabilitas calon untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan setelah itu baru dipilih (election) rakyat. Pemilihan lebih berorientasi pada dukungan suara!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: