imsitumeang

Demo Brutal dan Media

In Uncategorized on f 18, 09 at 12:31 am

TEMPO Interaktif, Rabu, 11 Februari 2009

Andaikata anggota DPRD Sumatera Utara lebih berkepala dingin, mungkin mereka tak mengusulkan agar koran Sinar Indonesia Baru ditutup. Boleh saja mereka menilai media terbitan Medan ini terlalu provokatif menyokong demonstrasi yang pro terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli. Tapi anggota Dewan mesti ingat pula, menutup alias membredel koran bertentangan dengan undang-undang, bahkan konstitusi.

Konstitusi jelas menjamin kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan. Undang-Undang Pers juga melarang pembredelan terhadap media. Maka, jika usul anggota DPRD dan sebagian publik Sumatera Utara kemudian disetujui dan dijalankan, inilah pelanggaran nyata terhadap hukum.

Usul yang berlebihan itu datang sebagai buntut tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara Aziz Angkat setelah terjadi aksi unjuk rasa brutal menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli dua pekan lalu. Menurut anggota Dewan, aksi anarkistis itu lahir akibat pemberitaan Sinar Indonesia Baru yang sangat provokatif. Contohnya berita yang antara lain berbunyi, “Provinsi Tapanuli adalah harga mati. Kita akan turunkan ribuan massa memaksa DPRD menyetujui.”

Kalangan DPRD mencurigai koran itu karena kebetulan salah satu tokoh yang diduga mendanai aksi kekerasan tersebut adalah Chandra Panggabean. Dialah anak G.M. Panggabean, pemilik Sinar Indonesia Baru. Chandra, yang juga pemrakarsa pembentukan Provinsi Tapanuli, sudah menjadi tersangka. Sedangkan ayahnya, kini masih ada di luar negeri, sudah dipanggil polisi.

Kita sepakat dengan anggota Dewan dan polisi bahwa aksi kekerasan itu harus diusut. Siapa pun pelaku dan dalang di baliknya harus ditangkap, diadili, dan diberi hukuman setimpal. Tak ada alasan apa pun yang bisa membenarkan pemaksaan kehendak, apalagi sampai kemudian menimbulkan korban nyawa.

Tak bisa dimungkiri pula, pemberitaan media bisa memancing ketidakpuasan dan amarah publik yang berujung pada aksi kekerasan. Itu sebabnya, media pun dipagari dengan kode etik jurnalistik yang berisi pedoman tentang proses pencarian dan penyebaran berita. Kode etik inilah yang harus ditaati semua wartawan dan media. Semua ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pers.

Maka, jika Dewan dan masyarakat Sumatera Utara melihat bahwa koran Sinar Indonesia Baru telah melakukan provokasi yang berujung pada aksi kekerasan, langkah terbaik adalah mengajukan masalah ini ke Dewan Pers. Dewan Pers-lah yang akan menilai benarkah telah terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik. Kalaupun hasil penilaian Dewan Pers dianggap tidak memuaskan, publik masih bisa menggugat media tersebut ke pengadilan. Pengadilanlah yang berhak menentukan apakah pengelola media bersangkutan telah melanggar Undang-Undang Pers.

Media bukan makhluk suci. Wartawan dan media sangat mungkin melakukan kesalahan, bahkan bisa menimbulkan kehancuran. Namun mengambil jalan pintas dengan melakukan pembredelan tak hanya melanggar hukum, tapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: