imsitumeang

Bersikap Tegas Soal Pemekaran

In Uncategorized on f 18, 09 at 12:18 am

TEMPO Interaktif, Jum’at, 06 Februari 2009

Tewasnya Abdul Aziz Angkat membuat kebijakan pemerintah mengenai pemekaran daerah disoroti lagi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara ini meninggal setelah digebuki para penyokong pembentukan provinsi Tapanuli. Peristiwa tragis ini mungkin tak terjadi andaikata pemerintah pusat dan politikus di Senayan bersikap tegas terhadap tuntutan pemekaran daerah.

Dalam tiga tahun terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berulang kali menyerukan agar pemekaran daerah dievaluasi. Imbauan ini seolah tak digubris oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hampir setiap tahun mereka tetap mengesahkan pembentukan daerah baru. Pada 2006, DPR meloloskan pendirian 16 daerah baru. Setahun kemudian, mereka menyetujui lagi pembentukan 8 daerah pemekaran.

Akhir tahun lalu, DPR memang menunda pengesahan pendirian tiga daerah baru. Salah satunya pembentukan provinsi Tapanuli. Namun, saat itu juga para politikus di Senayan masih meloloskan pembentukan dua daerah baru yang lain. Kita pun bertanya-tanya: seriuskah pemerintah menghentikan sementara pemekaran daerah?

Jika pemerintah serius, mestinya Presiden mengerahkan segala kekuatan politiknya untuk mendorong DPR menyepakati kebijakan itu. Pemerintah harus berani pula menolak usulan rancangan undang-undang (RUU) pembentukan daerah baru yang disodorkan DPR.

Berbagai hasil penelitian jelas menunjukkan banyak daerah hasil pemekaran justru terseok-seok dalam berbagai hal, dari kualitas layanannya ke masyarakat hingga pendapatannya. Kegagalan ini tidak terjadi andaikata ada persiapan yang lebih matang. Inilah salah satu alasan mengapa banyak pihak menginginkan pemekaran daerah dihentikan sementara.

Alasan lain, yang jauh lebih penting, kita belum memiliki grand design pengembangan daerah. Indonesia telah memiliki 33 provinsi, 396 kabupaten, dan 93 kota. Tapi pemerintah, juga DPR, belum memiliki gambaran berapa sebenarnya jumlah daerah otonom yang ideal bagi republik ini. Kita juga tidak tahu pasti wilayah mana yang diprioritaskan untuk dimekarkan. Tiadanya kerangka besar ini membuat daerah-daerah berlomba minta dimekarkan.

Celakanya, pemekaran daerah kerap dijadikan “proyek yang menguntungkan” bagi sebagian politikus di DPR. Jangan heran bila sikap mereka terhadap usulan pembentukan provinsi Tapanuli pun tidak tegas. Mereka justru melempar persoalan ini ke DPRD Sumatera Utara.

Politikus Senayan meminta agar DPRD Sumatera Utara mengambil sikap atas usulan itu. Dengan kata lain, seandainya DPRD setuju pembentukan provinsi Tapanuli, DPR bisa mengesahkannya. Inilah yang membuat DPRD Sumatera Utara diamuk karena dianggap lamban mengambil keputusan dan akhirnya sang Ketua Dewan jadi korban keberingasan massa.

Cara seperti itu sungguh tidak elegan. Anggota DPR seharusnya tidak perlu memproses RUU Pembentukan Provinsi Tapanuli bila urusan ini belum selesai di tingkat daerah. Orang-orang Tapanuli yang menginginkan pemekaran tak perlu diberikan “angin surga” jika pemerintah dan DPR memang bertekad menghentikan pemekaran.

Persoalannya, tekad itu baru sebatas seruan. Dan kisruh soal Tapanuli merupakan salah satu akibat dari sikap yang tidak tegas ini.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: