imsitumeang

Bersihkan Atribut Kampanye Liar

In Uncategorized on f 18, 09 at 12:28 am

TEMPO Interaktif, Sabtu, 31 Januari 2009

Kampanye politik sudah pasti dilakukan untuk membujuk khalayak agar mengikuti kemauan si pembawa pesan. Tapi, jika cara kampanye melanggar aturan, hasilnya justru kontraproduktif. Khalayak akan kesal dan akhirnya tak mempedulikan isi kampanye.

Keadaan itulah yang kita lihat dari cara pemasangan atribut kampanye peserta Pemilihan Umum 2009 di ruang publik. Berbagai alat peraga kampanye dipasang secara sembarangan di tempat umum. Akibatnya, lingkungan rusak dan jorok. Ini tak boleh dibiarkan. Aparat berwenang harus segera bertindak tegas.

Sejak Juli 2008 hingga April tahun ini, peserta Pemilu 2009 memang sudah memasuki tahapan kampanye. Para kontestan diperkenankan memasang atribut kampanye untuk mempersuasi massa pemilih. Jumlah atribut itu bisa mencapai ratusan ribu di setiap kota. Maklum, peserta pemilu terdiri atas 38 partai, yang masing-masing memiliki daftar panjang calon anggota legislatif. Semua calon itu butuh dikenali publik agar terpilih. Ribuan alat peraga pun dipasang di mana-mana.

Celakanya, berbagai atribut itu, mulai stiker, poster, spanduk, bendera, hingga baliho, dipasang centang-perenang hampir di setiap penjuru kota. Mereka ada di trotoar, tikungan jalan, jembatan penyeberangan, pepohonan, tiang listrik, lampu merah, atap rumah, bahkan pada rambu lalu lintas.

Alih-alih memancing simpati, pemasangan membabi-buta itu telah mencederai kepentingan publik. Hak publik untuk menikmati kenyamanan dan ketertiban terampas. Tak hanya itu, banyak atribut sengaja dipasang di lokasi yang bisa membahayakan pengguna jalan karena pandangan menjadi terbatas.

Semua itu semestinya tak terjadi jika peserta pemilu mematuhi aturan yang berlaku. Kegiatan kampanye sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Komisi Pemilihan Umum lewat Peraturan Nomor 19 Tahun 2008 kemudian memerinci lebih detail. Salah satu pasal menyebut alat peraga kampanye tidak boleh dipasang di sekolah, tempat ibadah, jalan protokol, dan jembatan jalan bebas hambatan. Pemasangan juga harus mempertimbangkan etika, estetika, keindahan, dan kebersihan kota.

Berdasarkan ketentuan itu, setiap pemerintah daerah sebetulnya berhak menertibkan atribut kampanye yang melanggar aturan. Penertiban itulah yang mestinya kini segera dilakukan. Ini mengingat adanya hak publik yang telah terampas.

Bagi publik, hal ini sebenarnya sekaligus bisa dijadikan pegangan untuk mengukur kredibilitas para calon wakil rakyat itu. Apakah mereka yang gagal mematuhi aturan sederhana–yakni memasang atribut kampanye dengan tertib–masih layak duduk di parlemen mewakili publik? Bagaimana mereka bisa dipercaya sebagai wakil rakyat jika belum apa-apa sudah “berani” menabrak ketentuan?

Mari kita lihat contohnya. Di Kota Medan, Panitia Pengawas Pemilu setempat memperkirakan sekurang-kurangnya 28 ribu dari total 35 ribu alat peraga kampanye dipampang pada lokasi pemasangan yang tak diizinkan. Dari 23 lokasi gratis yang sudah disediakan pemerintah, hanya dimanfaatkan empat. Selebihnya memilih melanggar!

Mumpung tahapan pemilu belum telanjur jauh berjalan, penegakan aturan harus sedini mungkin dilakukan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: