imsitumeang

PAH III DPD Laporkan Perusakan Situs Majapahit

In Uncategorized on f 17, 09 at 11:46 pm

JAKARTA—Enam anggota Panitia Ad Hoc (PAH) III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendatangi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Mewakili seluruh anggota PAH III DPD, mereka mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jend Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) untuk memproses secara hukum perusakan situs Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.

PAH III DPD menyimpulkan, Pemerintah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya akibat pembangunan Pusat informasi Majapahit (PIM) di atas lahan seluas 2.190 m2 di areal situs Majapahit. PIM adalah proyek Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar).

“Nyata ditemukan bukti tindakan yang melanggar UU 5/1992,” ujar Ketua PAH III DPD Faisal Mahmud yang memimpin rombongan ke Mabes Polri di Jl Trunojoyo No 3, Jakarta, Rabu (11/2), saat berdialog dengan Bambang. Faisal didampingi Wakil Ketua PAH III DPD Ida Bagus Gede Agastia serta anggota lainnya, yaitu Rusli Rachman, Ali Warsito, Nani Tuloli, dan Nuruddin A Rahman.

Kesimpulan tersebut merupakan hasil pembahasan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan ahli arkeologi, yakni Mundardjito (Universitas Indonesia) dan Innajati Andrisijati (Universitas Gadjah Mada); serta kunjungan kerja (kunker) Tim Pengawas PAH III DPD ke lokasi pembangunan PIM yang disampaikan Faisal saat Sidang Paripurna DPD yang dipimpin Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Kamis (5/2). Kesempatan tersebut dimanfaatkan Faisal untuk mengutarakan keinginan PAH III DPD melaporkan perusakan situs ke Mabes Polri.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU 5/1999, setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Pelanggaran dimaksud berupa pemindahan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya, mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya, dan memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya.

PAH III DPD menegaskan, Polri harus menegakkan ketentuan Pasal 26 UU 5/1992 yang memuat ancaman pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 100 juta kepada siapa saja yang sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2).

“(Penindakan) tanpa pandang bulu. Gunanya, memberikan atau menimbulkan efek jera,” tukas Faisal. PAH III DPD mengingatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab mengelola benda cagar budaya dan situs serta mengawasinya, tidak hanya Majapahit tapi juga benda cagar budaya dan situs lainnya yang tersebar di seluruh Nusantara.

Apalagi, semua benda cagar budaya dan situs yang terdapat di wilayah hukum Republik Indonesia dikuasai negara. Dalam rangka penguasaan itulah, benda cagar budaya dan situs—karena nilai, sifat, jumlah, dan jenisnya serta demi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan harus dilestarikan—dimiliki negara.

Pengertian benda cagar budaya dalam UU 5/1992 adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; benda alam yang dianggap bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sedangkan situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya.

PAH III DPD menyatakan, benda  cagar  budaya dan situs merupakan kekayaan  bangsa yang bernilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sehingga, diperlukan perlindungan dan pelestarian untuk memupuk kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.

Untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya dan situs diperlukan pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasannya.  Perlindungan bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkannya.

Sayangnya, Pemerintah mengabaikan perlindungan benda cagar budaya dan situs karena pembangunan PIM mengabaikan teknik dan metode pelestarian dan pemanfaatannya. Padahal, Majapahit merupakan identitas kultural Indonesia. “Pemerintah tidak menerapkan cultural resources management,” kata Faisal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: