imsitumeang

Akbar Tandjung Tidak Setuju Pembentukan Provinsi Tapanuli

In Uncategorized on f 5, 09 at 12:07 am

Akbar Tandjung, tokoh asal Sibolga, Tapanuli Tengah, tidak menyetujui pembentukan Provinsi Tapanuli sebagai pemekaran Provinsi Sumatera Utara. “Apakah perlu ada provinsi lain juga di Sumatera Utara?” tanyanya dalam Dialog Kenegaraan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Rabu (4/2).

“Kalau aspirasi boleh saja,” ujar mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seraya mengomentari aksi massa yang menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Medan, Selasa (3/2), yang menyebabkan Ketua DPRD Abdul Aziz Angkat meninggal dunia setelah sempat dikejar dan dipukul massa yang marah.

Tetapi, sambung Akbar, aspirasi yang menuntut pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah harus memenuhi syarat dan kriteria. “Ada tidak persyaratannya dipenuhi atau tidak?” Setelah seluruh syarat dan kriterianya terpenuhi maka diperjuangkan secara demokratis konstitusional. “Tidak soal,” katanya.

Mengenai pembentukan Provinsi Tapanuli, ia menyatakan, aspirasinya harus didasari alasan untuk memajukan daerah bersangkutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. “Apakah itu alasannya, apakah itu yang mendasari kemajuan daerah itu?” tanyanya.

Ia mengkhawatirkan, alasannya bukan memajukan daerah bersangkutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Bukankah karena ada kepentingan-kepentingan lain. Misalnya saja, kepentingan para elit di daerah itu untuk mendapatkan kedudukan. Ada lagi barangkali kepentingan-kepentingan yang terkait dengan sosial.”

Dalam acara yang sama, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD Muspani (Bengkulu) mendesak penghentian pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. “Ini titik balik,” katanya. “(Pemekaran) ini dihentikan saja.”

Karenanya, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah harus dicabut agar tidak timbul lagi persoalan serupa. “Banyak problem yang serupa.”

PP 78/2007 yang ditetapkan tanggal 10 Desember 2007 merupakan pembaruan PP 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang ditetapkan tanggal 13 Desember 2000.

Selanjutnya, pemerintah pusat membangun kembali kewibawaannya terhadap pemerintah daerah. “Sangat tragis dan memalukan. Sebuah kejadian yang betul-betul membuat imej Indonesia semakin menakutkan,” tukas Muspani.

Akbar mengharapkan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan sosial tidak mengganggu kemajemukan Indonesia. “Masalah ke-Indonesia-an yang mejemuk harus bisa kita pertahankan untuk membuktikan bahwa Indonesia menghormati kemajemukan.”

Dalam penilaiannya, Sumut adalah salah satu contoh provinsi yang masyarakatnya bisa mempertahankan kemajemukan.

Menuntut pelaku aksi
Selain itu, Akbar menuntut pelaku aksi massa dituntut secara tegas dan keras karena berbuat anarkhis. “Terus terang, ini suatu tindakan yang anarkis. Bagaimana mungkin negara demokrasi kok bisa seperti ini? Karenanya, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menegakkan supremasi hukum secara tegas, keras.”

Tidak persoalan apakah jumlah pelakunya berpuluh orang karena bisa dibuktikan melalui media massa yang mendokumentasikannya. “Kita bisa melihat muka orang-orang yang memukuli dan mengejar (Ketua DPRD) itu,” kata Akbar yang hari Selasa (3/2) melayat ke rumah keluarga Abdul Aziz Angkat di Medan.

Muspani mendesak pencopotan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs Nanan Soekarna karena lalai memberi rasa aman dan penghormatan kepada institusi.

Akbar juga menyayangkan sistem pengamanan yang lemah karena tidak mengantisipasi aksi massa. Sistem pengamanan yang lemah memudahkan massa memasuki Gedung DPRD dan menghancurkan isinya.

Misalnya, hanya segelitir personil yang melindungi Ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya yang tidak bisa berbuat apa-apa. “Kenapa tidak diantisipasi sedikitpun,” tanyanya.

PP 78/2007 menyatakan, pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pembentukan daerah dimaksud dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Pembentukan daerah provinsi antara lain dapat berupa pemekaran dari satu provinsi menjadi dua provinsi atau lebih. Pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran provinsi dan penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Syarat administratifnya meliputi meliputi keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil rapat paripurna; keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati/walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil rapat paripurna; keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; dan rekomendasi menteri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: