imsitumeang

Situs Majapahit Rusak, DPD Akan Laporkan Menbudpar ke Mabes Polri

In Uncategorized on f 4, 09 at 12:18 am

JAKARTA— Panitia Ad Hoc (PAH) III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak Pemerintah untuk melestarikan situs Majapahit di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dan menghentikan perusakannya yang diakibatkan pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM). Rencananya, DPD melaporkan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik sebagai penanggung jawab pembangunan PIM ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

“Kami akan laporkan decision maker pembangunan PIM ini ke Mabes Polri karena penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jatim hanya sebatas pelaksana lapangan,” kata Ketua PAH III DPD Faisal Mahmud (Sulawesi Tengah) saat jumpa pers bertema “Pemerintahan SBY versus Kerajaan Majapahit: Sebuah Vandalisme yang Harus Dipertanggungjawabkan” di Pressroom DPD, Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Rabu (28/1). Ia didampingi Wakil Ketua PAH III DPD Ida Bagus Gede Agastia serta anggota-anggota PAH III DPD, yaitu Rusli Rachman (Bangka Belitung) dan Ali Warsito (DI Yogyakarta)

Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, pelaku perusakan bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam UU 24/1992 tentang Penataan Ruang, UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam UU 23/1997, UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung, serta berbagai peraturan pelaksanaannya.

Faisal menekankan, permintaan maaf Menbudpar tidak mencukupi. “Harus ada efek jera agar benda cagar budaya dapat dijaga dan tidak sembarangan dipugar,” katanya. PAH III DPD menggolongkannya sebagi vandalisme atas nama pembangunan PIM yang nyata-nyata merusak situs Majapahit dan merupakan tindak pidana. “PAH III DPD menyatakan keprihatinan yang luar biasa serta mengutuk keras tindakan vandalisme peninggalan sejarah,” tukas Faisal.

Pendirian PIM merupakan keputusan tergesa-gesa tanpa didahului pemikiran dan/atau konsep yang matang bahkan tanpa didahulu penelitian atau studi kelayakan yang lintas sektoral (departemen) yang melibatkan kelompok/organisasi arkeolog, arsitek, wisata, bahkan masyarakat sekitar untuk melindungi peninggalan sejarah dan purbakala di Indonesia.  Apa yang menimpa situs Majapahit tidak tertutup kemungkinan terjadi di situs-situs lain.

Penghentian pembangunan PIM harus selamanya (permanently) bukan sementara (temporary) yang diikuti langkah-langkah strategis dan konkrit yang mempercepat rehabilitasi situs maupun relokasi pembangunan PIM keluar areal situs. Rehabilitasi maupun relokasi harus memperhatikan masalah-masalah sosial yang diakibatkannya berdasarkan prinsip cultural resourse management agar secara bersamaan dilakukan perlindungan maupun penggunaan sumber-sumber kebudayaan secara bijaksana.

Rusli menyayangkan tindakan Direktur Jenderal (Dirjen) Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) Hari Untoro Drajat yang arkeolog karena mengizinkan pembangunan PIM  tanpa mengawasinya.

PAH III DPD membentuk tim yang akan meninjau situs Majapahti dan kerusakannya. “Rencananya, siang ini berangkat,” imbuhnya. Selama dua hari, tim bertemu pemerintah daerah (pemda) untuk membicarakan pembangunan PIM.

Pelaporan Menbudpar ke Mabes Polri akan dilakukan setelah tim PAH III DPD kembali dari lokasi. “Kami akan kumpulkan bukti-bukti pelanggarannya. Lalu, kami minta persetujuan Ketua DPD. Setelah itu, kami laporkan ke Mabes Polri. Semoga kurang dari sebulan sudah bisa dilaporkan,” ujarnya.

PAH III DPD mendukung pembentukan Pembangunan Taman Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, dengan tugas-tugasnya dan mendesak Tim Evaluasi menyampaikan hasil evaluasinya secara transparan kepada masyarakat.

 

Kepmen Tim Evaluasi

Depbudpar mengeluarkan surat keputusan menteri (kepmen) tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pembangunan Taman Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dalam surat Kepmen KM.01/OT.001/MKP/2009 tanggal 21 Januari 2009 yang ditandatangani Menbudpar Jero Wacik tersebut antara lain mengatur tugas dan susunan anggota Tim Evaluasi yang masa kerjanya sejak bulan Januari hingga Desember 2009.

Tim Evaluasi bertugas melakukan evaluasi teknis arkeologis pembangunan Taman Majapahit yang sudah dilakukan, menyusun konsep dan rencana pengembangan Taman Majapahit, menentukan langkah-langkah relokasi, rehabilitasi, dan rancang ulang pembangunan PIM sesuai kaidah arkeologi; dan melaporkan hasil evaluasi kepada Menbudpar.

Susunan anggota Tim Evaluasi yang ditetapkan sebagai pengarah adalah Wardiyatmo (Sekretaris Jenderal Depbudpar), Sri Rahayu Budiarti (Staf Ahli Menbudpar bidang Multikultural), Suwandi (Bupati Mojokerto) dengan pelaksana Hari Untoro Drajat (Dirjen Sejarah dan Purbakala Depbudpar) sebagai penanggung jawab, Mundardjito sebagai ketua, dan Soeroso (Direktur Peninggalan Purbakala Depbudpar) sebagai sekretaris.

Sedangkan sebagai anggota pelaksana terdiri atas ahli arkeologi Daud Aris Tanudirdjo, Junus Satrio Atmodjo (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Depbudpar), Rusli Yahya (Kepala Biro Perencanaan dan Hukum Depbudpar); Arya Abieta, anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) dari Badan Pelestari Pusaka Indonesia (BPPI); Osrifoel Oesman, anggota IAAI dan ahli arsitek-arkeologi; Bambang Eryudhawan, anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); Gatot Ghautama dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Sejarah dan Purbakala Depbudpar, Sonny Cwibisono dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, dan Anam Anis dari Paguyuban Gotrah Wilwatikta, Mojokerto.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: