imsitumeang

DPD Ingatkan Presiden, Segera Realisasi Komisi atau Panitia Nasional Amandemen Kelima UUD 1945

In Uncategorized on f 8, 08 at 8:16 am

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengingatkan Presiden untuk segera merealisasikan gagasan pembentukan komisi atau panitia nasional amandemen kelima UUD 1945. Perjuangan DPD untuk menggolkan pembentukannya merupakan tugas yang paling berat karena dikhawatirkan bisa saja terjadi ‘perubahan angin’ yang membatalkan gagasan itu.

“Perjuangan kita yang juga penting adalah menggolkan agar komisi atau panitia nasional itu segera dibentuk Presiden,” ujar Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita pada Sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (6/3). “Tugas yang paling berat yaitu memobilisasi dukungan agar Presiden segera membentuknya.”

Pernyataan tersebut diungkap Ginandjar setelah Kelompok DPD di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai gugus depan pengajuan usul amandemen kelima UUD 1945 menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Kelompok DPD di MPR. Dibacakan Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR Parlindungan Purba, Kelompok DPD di MPR juga menyampaikan Draft Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hasil kesepakatan Kelompok DPD di MPR tanggal 21-23 Februari 2008.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggagas pembentukan komisi atau panitia nasional amandemen kelima UUD 1945 saat Sidang Paripurna Khusus DPD, tanggal 23 Agustus 2007, yang bertugas menyempurnakan sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, dan sistem hukum, termasuk konstitusi negara. Presiden kembali menyinggungnya ketika memimpin rapat konsultasi dengan pimpinan DPD di Istana Negara, tanggal 25 Januari 2008.

Selain memanfaatkan rapat konsultasi dengan Presiden, DPD senantiasa mengingatkan Presiden untuk segera merealisasikan gagasannya melalui Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Sekretaris Kabinet. Dari rangkaian pembicaraan itu, Ginandjar menyimpulkan, Pemerintah tengah menyiapkan draft keputusan pembentukan komisi atau panitia nasional. “Mudah-mudahan tidak terlalu lama dan tidak terjadi ‘perubahan angin’ yang menyebabkan gagasan itu batal. Harus kita jaga jangan terjadi ‘perubahan angin’,” tutur Ginandjar. 

Ia menjelaskan, Kelompok DPD di MPR telah mengadakan exercise atas materi-materi usul amandemen kelima UUD 1945 yang kelak diserahkan kepada komisi atau panitia nasional yang terbentuk atas gagasan Presiden. “Usul itu tidak lagi hanya menyangkut DPD tetapi sudah usul perubahan konprehensif, sehingga kelemahan (lope hole) UUD sudah ditiadakan,” ujarnya.

Melalui penyempurnaan tersebut, Indonesia akan memiliki bangunan atau konstruksi UUD 1945 yang kokoh dan berlaku untuk jangka waktu lama. “Jadi, tidak perlu lagi diubah-ubah,” tukasnya. UUD 1945 yang telah diubah lima kali diharapkan memenuhi persyaratan sebagai sebuah undang-undang dasar, yaitu mengatur secara tegas dan jelas fungsi, tugas, dan wewenang setiap lembaga perwakilan (legislatif), lembaga pemerintahan (eksekutif), dan lembaga peradilan (yudikatif). “Baik hubungan satu sistem dengan sistem lainnya, maupun hubungan dalam sistem itu sendiri,” sambungnya.

Ginandjar kembali menegaskan, mengubah kembali konstitusi merupakan agenda utama DPD. “Segala pikiran dan kegiatan yang kita lakukan ujung-ujungnya harus memperkuat agenda tersebut,” tukasnya.

Dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas itu, Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR mengatakan, wacana mengkaji ulang UUD 1945 harus didukung semua pihak. Alasannya, konstitusi adalah contract bersama atau volunte generale untuk kepentingan seluruh rakyat. “Mengkaji konstitusi adalah hak setiap warga negara, bahkan seluruh komponen negara baik institusi hingga kelompok masyarakat,” kata Parlindungan.

Sehingga, gagasan Presiden membentuk komisi atau panitia nasional amandemen kelima UUD 1945 sah-sah saja. “Tidak bertentangan dengan hukum,” sambungnya. Yang tidak boleh dilakukan Presiden adalah memberlakukan hasil perubahan konstitusi tanpa melalui mekanisme MPR. “Pertanyaannya, siapa yang akan mengubah UUD 1945, sementara ruang untuk mengubah tersedia sebagaimana diamanatkan Pasal 37 UUD 1945.”

Kelompok DPD di MPR juga menilai mengada-ada pendapat bahwa jika Presiden membentuk komisi atau panitia nasional akan melanggar sumpah dan janji Presiden seperti termuat dalam Pasal 9 UUD 1945. Padahal, sumpah dan janji Presiden itu juga sumpah dan janji anggota MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Bila logika itu dipakai, sudah barang tentu MPR tidak boleh mengubah UUD 1945, karena akan melanggar sumpah dan janji.”

Jadi, lanjut Parlindungan, tidak tepat argumentasi yang menolak gagasan Presiden untuk membentuk komisi atau panitia nasional. “Bahwa menjalankan UUD 1945 selurus-lurusnya dalam sumpah dan janji Presiden tidak berarti bahwa menginisiasi perubahan kembali konstitusi menjadi inkonstitusional, karena UUD 1945 bukan immortal constitution melainkan konstitusi itu sendiri telah memungkinkan dirinya untuk diubah.”

Siapapun dan lembaga manapun, termasuk Presiden, dapat membahas dan mengkajinya kendati MPR yang memutuskan terakhir melalui tahapan-tahapan mengubah UUD 1945, yaitu diusulkan 1/3 jumlah anggota MPR, sidang paripurna MPR dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR, dan disetujui 50%+1 seluruh anggota MPR.

Lebih lanjut Parlindungan memaparkan, Kelompok DPD di MPR telah merampungkan lebih kurang 90% pengkajian UUD 1945 komprehensif. Perkembangan rumusan amandemen kelima dan isu-isu yang diubah kembali meliputi penegasan DPD sebagai pemegang kekuasaan membuat undang-undang terkait otonomi daerah dan seterusnya bersama DPR, karena pasal dan ayat UUD 1945 tidak menunjukkan DPR dan DPD memiliki kedudukan yang sama.

Selain itu, sistem presidensial yang dianut UUD 1945 tidak murni karena Presiden masih memiliki kekuasaan di bidang legislasi. Dalam rangka penyempurnaan, kajian komprehensif merekomendasikan agar kekuasaan legislatif diserahkan sepenuhnya kepada DPR dan DPD, sedangkan kepada Presiden diberikan hak veto terhadap rancangan undang-undang yang diajukan DPR atau DPD.

Kemudian, pengaturan impeachment dalam UUD 1945 telah membuka ruang terjadi masalah baru, karena menggabung proses hukum dan politik mendorong kekacauan (turbulence). Rumusan hasil kajian komprehensif, selain DPR, DPD juga memiliki hak untuk pengajuan usul pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang keputusannya dihadiri ¾ jumlah anggota DPR, ¾ jumlah anggota DPD, serta disetujui ¾ jumlah anggota DPR dan anggota DPD yang hadir.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: