imsitumeang

Dirampungkan, Naskah Amandemen UUD 1945 Komprehensif

In Uncategorized on f 7, 08 at 2:21 am

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah merampungkan Naskah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara komprehensif. Naskah terdiri atas tiga bagian, yakni Isu-isu Strategis Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Naskah Usulan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Keterangannya, Dasar-dasar Pemikiran Usulan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Nakah Akademik/Argumentasi), serta Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Usulan Kelompok DPD di MPR dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Perubahan I-IV).

Naskah Usulan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berjumlah 20 bab dengan 92 pasal, dua Aturan Tambahan, dan 1 Aturan Peralihan dari 16 bab dengan 37 pasal, 4 Aturan Perlaihan, dan 2 Aturan Tambahan dalam UUD 1945 sebelum diubah empat kali. Muatan materi naskah usulan perubahan UUD 1945 mengacu kepada optimalisasi lembaga perwakilan, sistem presidensial, dan otonomi daerah.

“Kelompok DPD di MPR telah selesai melaksanakan amanah, dilengkapi derivasi atau turunannya dalam lampiran satu, dua, tiga, dan empat” ujar Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soeroso pada Sidang Paripurna DPD yang dipimpin Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/3). “(Ini) sebuah naskah yang benar-benar merupakan ukiran sejarah konstitusi.”

Prinsip yang menjadi pegangan perubahan disepakati bahwa nama hukum dasar tetap menggunakan UUD 1945 untuk menjaga semangat perjuangan dan independensi yang melekat pada tahun kemerdekaan. Selanjutnya, hala-hal yang menjadi kesepkatan dasar MPR ketika melakukan perubahan kesatu hingga keempat UUD 1945 kembali ditegaskan dalam perubahan kelima ini, yaitu tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sistem pemerintahan presidensial.

Kesepakatan tersebut kembali ditegaskan untuk menyatakan bahwa perubahan ke depan tdiak akan membongkar fondasi kehidupan bernegara, khususnya yang berhubungan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan-kesepakatan demikian disadari sebagai sebuah konsensus nasional yang menjadi prasyarat kemungkinan berlanjutnya perubahan UUD 1945.

Bambang menegaskan, naskah amandemen UUD 1945 komprehensif belum bersifat final, karena masih merupakan bahan yang memerlukan pendiskusian dan penyempurnaan melalui tahapan sosialisasi dan uji publik, baik kepada jajaran partai politik maupun stakeholders di daerah-daerah. “Naskah ini telah kita sepakati bersama untuk selanjutnya memerlukan masukan dan pengayaan, khususnya dari stakeholders,” ujarnya.

Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk komisi atau panitia nasional maka naskah amandemen UUD 1945 komprehensif akan disampaikan DPD sebagai bahan. “Modal awal ini akan dielaborasi dan didialogkan secara mendalam dari berbagai narasumber dan prominent ahli, termasuk anggota fraksi partai-partai politik,” lanjut Bambang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggagas pembentukan komisi atau panitia nasional amandemen kelima UUD 1945 saat Sidang Paripurna Khusus DPD, tanggal 23 Agustus 2007, yang bertugas menyempurnakan sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, dan sistem hukum, termasuk konstitusi negara. Presiden kembali menyinggungnya ketika memimpin rapat konsultasi dengan pimpinan DPD di Istana Negara, tanggal 25 Januari 2008.

Ginandjar mengucapkan selamat kepada Kelompok DPD di MPR yang telah merampungkan naskah amandemen UUD 1945 komprehensif. “Praktis, ini sebuah konstitusi baru yang sangat lengkap,” ujarnya. Ia mengharapkan, penjabaran pasal dan ayat yang diubah beserta turunannya menjawab perjuangan DPD untuk mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenangnya melalui amandemen kelima UUD 1945.

Ia mengulangi pernyataan Bambang bahwa naskah amandemen UUD 1945 komprehensif akan disampaikan kepada komisi atau panitia nasional bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui tahapan sosialisasi dan uji publik, seluruh anggota DPD dalam masa kegiatannya di daerah masing-masing membangun opini melalui media massa lokal bahwa konstitusi harus berubah demi mempercepat kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkemakmuran.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: