imsitumeang

Hutan Adat Sebagai Hutan Negara Adalah Inkonstitusional

In Uncategorized on f 7, 13 at 11:02 am

“Saya tidak tahu bagaimana melaksanakan Putusan MK ini, tapi yang saya tahu hutan adat tidak jadi hutan negara, hutan adat pengelolaannya bisa dilakukan oleh masyarakat adat, dan bahwa hutan adat itu bisa menyumbang bagi Republik ini, kalau masyarakat adatnya turut mengambil peranan dalam hutan-hutan adat.”

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengekpresikannya seusai pembacaan putusan Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pleno yang dipimpin oleh M Akil Mochtar, Kamis (16/5), di Gedung MK, Jl Merdeka Barat No 6, Jakarta. Akhirnya, perjuangan masyarakat adat, yang dikawal oleh AMAN bersama anggotanya, dua komunitas adat, tercapai. MK mengabulkan judicial review (uji materi) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Konsekuensi perintah atau suruhan (amar) putusan MK adalah per detik itu masyarakat adat berhak dan/atau berwenang atas hutan adat dan MK tidak mengakui status hutan negara di atas tanah adat! Berarti negara terlarang untuk mengusir masyarakat adat dari wilayah hutan adatnya. Amar putusannya, MK menyatakan UU 41/1999 melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): hutan adat dalam wilayah hukum adat.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat tersebut merupakan kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya. Kewenangan ini membolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya dimaksud memiliki hubungan lahiriah dan batiniah yang turun temurun dan antara masyarakat hukum adat dan wilayah yang bersangkutan memiliki hubungan yang tidak terputus.

Hukum adat adalah sistem hukum dalam kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Cina. Sumbernya ialah peraturan-peraturan hukum tak tertulis yang bertumbuh berkembang dan bertahan berkat kesadaran hukum masyarakatnya. Karena tak tertulis yang bertumbuh-berkembang dan bertahan, maka hukum adat memiliki kemampuan adaptasi dan elastis. Dikenal pula masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau berdasarkan keturunan.

AMAN mengajukan judicial review UU Kehutanan bulan Maret 2012 dan mengikuti rangkaian persidangan hingga bulan Juni. AMAN melakukan judicial review mengingat UU tersebut mengeliminir peran masyarakat adat dalam wilayah hutan adat. Di seantero Nusantara terdapat kurang lebih 40 juta masyarakat adat yang tergantung hasil hutan adat. Komunitas adat Tanah Gayo, Tanah Alas, Tanah Batak, Tanah Minangkabau, Mentawai, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan, Gorontalo, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Kepulauan Timor, Bali dan Lombok, serta Papua memiliki keterampilan dan kearifan yang turun temurun dalam mengelola ekosistem hutan.

UU Kehutanan menjustifikasi negara, termasuk oknum-oknumnya, guna mengambil alih areal hutan adat dan menyerahkannya ke para pemodal melalui berbagai skema perizinan. Praktik perampasan berkedok legal ini terjadi di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia yang mengancam kehidupan masyarakat adat dan merusak ekosistem. Kementerian Kehutanan (Kemhut) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mendata, 31.957 desa berinteraksi dengan hutan yang 71,06% di antaranya menggantungkan hidupnya kepada sumberdaya hutan.

UU Kehutanan bukan satu-satunya alat negara untuk merebut hak masyarakat adat atas wilayah hutan adatnya. Harus diwaspadai pula Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pengrusakan Hutan (RUU P2H) yang berpotensi untuk mengkriminalisasi masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. AMAN dan komunitas adat tetap harus berjuang agar masyarakat adat sepenuhnya berhak atas hutan adat yang menghidupi mereka dari generasi ke generasi.

Pengakuan wilayah adat memang antara ada dan tiada. Pemerintah mengetahui keberadaan wilayah adat, namun enggan mengakuinya. Namun, hingga Indonesia berusia 67 tahun dan setelahnya tidak ada lagi pengakuan mutlak. Pengakuan itupun bersyarat: sepanjang masih ada dan tergantung perkembangan zaman. Selama 67 tahun Indonesia merdeka, memang tidak ada undang-undang tentang pengakuan masyarakat adat.

Oleh karena itu, 40 juta hektar (ha) wilayah adat di seluruh Indonesia harus dipetakan. AMAN pastilah memiliki database-nya, sehingga wajar bila mereka yang menginisiasi pemetaan tersebut. Kongres III AMAN memang memandatkan pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif Registrasi Wilayah Adat (P3RWA) dan kemudian menghasilkan Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif (UKP3). Rencana pemetaan 40 juta ha wilayah adat tersebut dilanjutkan dengan community economy plan setiap komunitas.

Sebagai bagian penegakan hukum tanah nasional dan pemenuhan tuntutan masyarakat adat maka putusan MK ini menjadi acuan pengambilan kebijakan operasional bidang pertanahan serta penyelesaian masalahnya. Putusan ini memperjelas prinsip pengakuan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat” sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ihwal penyamaan persepsi mengenai hak ulayat, kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, dan kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya.

Selain pernyataan bahwa hutan adat sebagai hutan negara adalah inkonstitusional, putusan MK ini juga koreksi MK yang berdampak terhadap hukum di Indonesia, sekaligus menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Pasca-putusan ini, masyarakat adat di seluruh Indonesia segera menetapkan batas-batas hutan adat dengan hutan negara dan segera memperjelas batas-batasnya.

Selanjutnya, seluruh masyarakat adat segera membantu pemerintah menyelesaikan sengketa lahan yang terkait keberadaan hutan adat selama ini. Masyarakat adat di seluruh Indonesia harus segera mengambil tindakan senyata-nyatanya di lapangan.

Penegak hukum adat memang prinsipil karena adat merupakan cermin bangsa. Adat merupakan identitas bangsa, dan identitas daerah.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: