imsitumeang

“Lelang jabatan” Pun Mulai

In Uncategorized on f 15, 13 at 10:13 am

Sistem seleksi dan promosi terbuka bagi lurah dan camat di DKI Jakarta. Lurah dan camat definitif (pasti, bukan sementara) wajib mengikutinya. Jika tidak, jabatan mereka otomatis hilang. Seluruh lurah dan camat berjumlah 311, yaitu 267 camat dan 44 lurah. Perkiraan 6.063 pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah provinsi memenuhi persyaratan, termasuk PNS fungsional dan struktural (kecuali dokter dan guru) yang berjumlah 44.970 orang.

Pendaftarannya online melalui website www.jakgov.jakarta.go.id. Penggunaan online mencegah manipulasi data. PNS yang berminat memasukkan nomor induk pegawai (NIP) dan nomor register kepegawaian (NRK). Setelah memasukkan NIP dan NRK, data pendaftar tercatat karena semua data PNS DKI Jakarta terekam database Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Jadwalnya tanggal 8-22 April 2013.

Setelah mendaftar, peserta mengikuti ujian online (24-25 April 2013) yang mencakup tes materi pembangunan, pelayanan publik, dan pemerintahan. Bentuk soal berbeda meski bobotnya tetap sama. Selanjutnya, tes kompetensi oleh assessment center, wawancara, tes psikologi, tulisan, serta tes visi dan misi. Pemerintah DKI Jakarta menargetkan pelantikan pejabat terpilih tanggal 21 Juni 2013. Selesai level kepala kelurahan dan kecamatan, lelang jabatan menyasar level walikota/bupati.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, untuk jabatan lurah, seorang PNS harus memiliki golongan terendah III-B, tertinggi III-D, dan eselon IV-A. Untuk jabatan camat, seorang PNS harus memiliki golongan terendah III-D, tertinggi IV-B, pendidikan minimum S-1.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memprioritaskan lurah dan camat yang masih menjabat. Lurah dan camat yang mengikuti proses lelang memperoleh tambahan skor. Gubernur juga memprioritaskan jabatan camat dan lurah di wilayah yang kosong. Jadi, camat dan lurah jangan galau. Pendaftar terbatas hanya bagi 6.063 orang berdasarkan total pejabat yang berjumlah 6.063 orang (2.731 untuk camat dan 3.332 untuk lurah).

Catatan Pemerintah DKI Jakarta: 25 jabatan lurah dan 3 jabatan camat yang kosong. Posisi camat yang kosong adalah Ciracas, Setiabudi, dan Pesanggrahan, sedangkan lurah yang kosong adalah Cikini, Kartini, Rorotan, Tanjung Priok, Angke, Pejagalan, Kebon Jeruk, Mangga Besar, Ciganjur, Mappar, Kota Bambu Selatan, Melawai, dan Petukangan Selatan.

Jokowi menjanjikan prosesnya seadil mungkin. BKD DKI Jakarta membuka layanan pengaduan di nomor telepon 021-3455552. BKD DKI Jakarta di lantai 20 Blok G Balaikota juga membuka posko sekretariat seleksi dan promosi jabatan. Anggarannya Rp 1 juta-Rp 1,3 juta per kandidat dan sumbernya pos sekretaris daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013.

Mantan Walikota Surakarta ini menjelaskan, lelang jabatan bertujuan untuk memperoleh pejabat yang memiliki kompetensi manajerial, menguasai masalah dan lapangan, serta memiliki semangat melayani rakyat. Sangat sederhana, bahkan keharusan di masing-masing lurah, camat, atau pemimpin wilayah lainnya.

Tentu saja terobosan ini mendapat kritikan, termasuk oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang tidak pernah mengkritisi kebijakan gubernur terdahulu. Alasan mereka, proses ini merusak sistem pemilihan yang berlaku selama ini. Apalagi Jokowi dan pasangangannya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, memutasi 20 pejabat.

Sejauh ini, Jokowi-Ahok sukses memelopori open selection and promotion lurah dan camat. Mereka bakal melakukan open selection and promotion untuk semua eselon, termasuk pejabat eselon I dan II. Sebagai pejabat pembina kepegawaian di DKI Jakarta, Gubernur memiliki kewenangan di wilayahnya. Gubernur sekelas Jokowi harus memiliki tim kerja yang mampu mengimbangi ritmenya.

Open selection and promotion merupakan salah satu langkah strategis mengubah birokrasi dari zona nyaman (comfort zone) ke zona kompetitif (competitive zone). Sekaligus menghilangkan berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kerap terjadi. Seleksi dan promosi jabatan yang terbuka ini menghindari pejabat pembina kepegawaian tidak ‘semau gue’ memilih anak buahnya.

Seiring euforia otonomi daerah (desentralisasi), banyak jabatan kabupaten/kota menjadi pundi-pundi bupati/walikota. Fenomena yang merusak penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena buntutnya ialah pelayanan publik yang buruk. Proses ini tanpa intervensi. Jaminannya ialah proses lelang yang terbuka sehingga tercipta pengawasan bersama. Jika tertutup memungkinkan oknum-oknum tertentu menitipkan calon. “Orang titipan” tidak mungkin ada.

Semestinya instansi pemerintah daerah lainnya melaksanakan tata cara yang sama karena memberi kesempatan yang sama bagi seluruh PNS. Betapa warga Jakarta beruntung memiliki seorang Jokowi. Rakyat sangat memimpikan pemimpin yang begitu memanusiakan rakyatnya. Tidak mengagungkan jabatan dan kekayaan, tapi mencintai rakyatnya melebihi dirinya. Bersahaja. Mereka bosan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang rakus kekuasaan.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: