imsitumeang

Tujuan Akhir Pembuangan Limbah B3

In Uncategorized on f 3, 12 at 12:27 pm

Pihak bea cukai menahan 113 kontainer berkapasitas 20 feet yang berisi limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari Inggris dan Belanda di Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 10 Januari 2012. Pemegang izin impornya ialah PT Hwang Hook Steel (HHS) yang beralamat di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten. Bergerak di bidang impor logam bekas, PT HHS mendatangkan limbah metal yang diolah menjadi berbagai jenis barang.

Limbah dipasok WR Fibers Inc, supplier scrap metal, plastic scrap, dan waste paper yang beralamat di Valley Vista Dr, Diamond Bar, California, Amerika Serikat. Barang tidak dikirim via pelabuhan Amerika Serikat tetapi Pelabuhan Rotterdam, Belanda, dan Pelabuhan Felixstowe, Inggris. Rinciannya, 24 kontainer dari Rotterdam dan 89 kontainer dari Felixstowe. Ternyata dokumennya fiktif. Di antara potongan logam yang diimpor, terdapat bahan berbahaya selain sampah kayu, plastik, ban bekas, yaitu cairan hitam seperti aspal dan serbuk.

Ketibaan limbah B3 memperkuat dugaan bahwa Indonesia menjadi negara tujuan akhir pembuangan limbah B3 negara Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Mafia internasional yang mengoordinirnya. Memiliki pelabuhan samudera berjumlah 2.000 yang terlalui jalur pelayaran internasional, posisi Indonesia menjadi rentan sebagai tujuan akhir pembuangan limbah B3.

Kendati Indonesia meratifikasi Konvensi Basel, perjanjian internasional untuk mengurangi perpindahan limbah B3 antarnegara, banyak negara maju yang mengakalinya. Maklum, bisnis ini bernilai besar. Perkiraan perdagangan limbah B3 di kawasan negara Asia bernilai jutaan dollar Amerika Serikat setiap bulan. Tarif pengolahan limbah, khususnya limbah B3, di negara maju bernilai US$ 5.000-10.000 per ton.

Tidak mengherankan jika banyak negara maju keberatan mengelola sampah itu di wilayah mereka. Ongkosnya lebih murah jika mereka membuang ke negara berkembang atau miskin. Ongkos membuang limbah B3 hanya US$ 50-100 per ton.

Greenpeace tahun 1010 mencatat, jaringan mafia pembuangan limbah B3 di Italia beranggotakan 26 perusahaan. Mereka mengontrol peredaran 3.000 ton limbah B3 per hari. Total bernilai US$ 4,8 juta. Sindikat ini menempuh banyak cara mengakali Konvensi Basel seperti memalsukan data pengapalan limbah atau membuangnya diam-diam di lokasi tersembunyi.

Jepang, misalnya, dikritik habis-habisan karena mengakali konvensi. Mereka memperdagangkan limbah berselubung kerjasama ekonomi dengan beberapa negara Asia Tenggara, seperti Filipina dan Indonesia. Pemerintah Indonesia menandatangani Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (IJEPA) tanggal 20 Agustus 2007.

Perjanjian itu memuat kesepakatan perdagangan, investasi, dan kebijakan ekonomi khusus buat Jepang. Masalahnya, daftar barang yang termasuk kesepakatan ialah limbah B3 seperti limbah bekas reaktor nuklir yang mengandung uranium, limbah kimia, dan limbah rumah sakit.

Aktivitas mafia internasional yang mengoordinir limbah B3 biasanya meningkat setiap menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di Indonesia. Mungkin mereka mempelajari situasi kondisi politik kita. Belanda merupakan pengirim limbah B3 terbesar via Singapura.

Masalahnya, jaringan itu berpindah ke beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea, dan Singapura. Amerika Serikat juga pengirim limbah B3. Mengantisipasinya, pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 520/MPP/Kep/8/2003 melarang impor limbah B3. Peraturan itu mampu menangkal sedikit kenakalan negara maju mengakali Konvensi Basel.

Impor limbah B3 jelas berdampak terhadap lingkungan di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, mereka menyelidiki dugaan pencemaran timah hitam logam bekas berkadar tinggi di Tegal yang terkenal sebagai pusat kerajian besi. Air tanah di satu kecamatan tercemar timah hitam. Kementerian menemukan dua keluarga yang anak-anaknya cacat. Darah mereka mengandung timah hitam berkadar tinggi.

Pemerintah jangan mengampuni perusahaan yang mengantongi izin impor limbah non-B3 Kementerian Perdagangan serta Kementerian Lingkungan Hidup tetapi dokumennya fiktif. Mereka melanggar antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan UU 10/1995 tentang Kepabeanan.

Wajar jika pemerintah geram kepada Inggris dan Belanda yang meratifikasi Konvensi Basel sebagai acuan ekspor-impor. Sejauh ini pemerintah menyurati Kedutaan Besar Inggris dan Belanda yang isinya meminta kejelasan outward manifest limbah B3. Sayangnya, Konvensi Basel tidak memuat sanksi kendati perdagangan limbah B3 ilegal tergolong tindak pidana yang merusak lingkungan.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: